Kalau Gubernur Konsisten Menjaga Hutan, Seharusnya Bantuan Jagung Ditolak

Bima, Salam Pena News – Gubernur NTB, H. Dr. Dzulkifliemansyah SE, dituding tidak tegas dan terkesan melepas tanggungjawab (apatis.red) dalam mengawasi dan menjaga hutan di daerah, terutama di wilayah Kabupaten Bima

Pasalnya sejak pengawasan hutan dialihkan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun 2018 lalu, kondisi hutan-hutan di Kabupaten Bima semakin kritis dan memprihatinkan.

“Misalnya kondisi hutan di Wawo. Kini sudah tidak terlihat pepohonan karena sudah banyak ditebang,” kata eks Wakil Ketua Kerukunan Pelajar dan Mahasiswa Sape (KKPMS), Hairil, Minggu (1/12/2019)

Hairil menyayangkan sikap Gubernur NTB yang hanya diam melihat hutan Wawo yang kondisinya sangat kritis tersebut. Bahkan tidak pernah melihat dan mendengar kebijakan atau program Gubernur untuk menjaga hutan.

“Selama ini yang dikampanyekan hanya zero waste, pariwisata, motto GP dan industrialisasi. Sementara soal hutan yang kritis dan gundul tidak ada,” katanya.

Sekum HMI Komisariat STISIP Mbojo Bima ini menduga massifnya pengrusakan hingga pembakaran hutan untuk dijadikan lahan tanam jagung oleh petani di Kabupaten Bima, karena ada pembiaran dari Gubernur NTB.

“Bantuan bibit jagung banyak digelontorkan kepada petani. Saya menduga ini ada upaya kesengajaan. Kalau Gubernur konsisten menjaga hutan, seharusnya bantuan jagung ditolak,” ujarnya.

Selain menyorot Gubernur, Mantan Ketua KKPMS, Aswandi juga menyayangkan sikap angogota DPRD Kabupaten Bima dan Kepala Daerah yang tidak begitu peduli terhadap gundulnya hutan.

“Jangan sampai ada musibah banjir nanti, yang disalahkan adalah petani jagung,” katanya.

Ia menilai hutan di wilayah Kecamatan Wawo sudah kritis akibat dialihkan lahan tanam jagung. Aswandi khawatir gundulnya hutan tersebut akan berdampak pada wilayah Kota Bima dan Sape.

“Memasuki musim hujan kita dicemaskan dengan banjir. Karena tidak ada lagi pohon-pohon untuk menahan air hujan,” katanya.

Ia menambahkan rusaknya hutan tidak hanya menyebakan terjadinya banjir yang akan merusak sarana dan prasarana. Namun juga akan berdampak hilangnya mata air di suatu wilayah.

“Dampak jangka panjangnya masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya. (Ar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *