Mataram, Salam Pena News – Gubernur meminta agar JPS Gemilang Tahap III melibatkan lebih banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.
Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.
Selain itu, UKM maupun IKM yang belum terlibat dalam JPS Gemilang tahap I dan II tetapi memiliki produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dapat di akomidir sehingga paket bervariasi.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM ini roh nya JPS Gemilang. Pandemic Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Disamping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM disisi ekonomi.
Ummi Rohmi meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita.
Sementara itu Assisten II Setda Provinsi NTB Ir. Ridwansyah memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II berjalan lancar. Penyaluran JPSGemilang Tahap II telah mencapai 80%.
Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se-NTB berjalan lancar dan efektif. Sehingga semangat keberhasilan penyaluran JPS tahap II harus lebih maksimal OPD terkait untuk mengawal JPS tahap III.
Rencananya setelah penyaluran JPS tahap II rampung, JPS tahap III akan disalurkan awal Juli 2020. Ada 125.000 paket. Sembako di Pulau Lombok 87.318 KPM, Pulau Sumbawa 37.682 KPM dan Masker serta Suplemen 125.000 paket. Dengan melibatkan sebanyak 535 UKM/IKM lokal di NTB.
Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.
Rapat ini menghadirkan Inspektorat , Kadis Perhubungan, Kadis Dukcapil dan Desa, Kadis Dikpora, Kadis Kominfotik, Kadis Peternakan, Kadis Perdagangan dan OPD terkait. (Aw)
