Bima, SalamPena News – Sesuai yang dijanjikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima kepada seluruh masa aksi, Forum Masyarakat Peduli Transparansi Kota Bima. Pada Hari Kamis (18/06/20) yang lalu akan melakukan audiensi kembali dan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan melibatkan Walikota Bima selaku Ketua Gugus Covid-19 Kota Bima dan seluruh OPD yang ada. Terkait sejumlah tuntutan aksi pada pekan yang lalu.
Dalam RDP ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsuri SH, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan lainnya. Namun belum juga sampai pada pembahasan inti langsung dihentikan oleh sejumlah masa aksi. Karena masa aksi menilai RDP ini tidak satupun dihadiri oleh OPD terkait.
“Karena sesuai kesepakatan kita pada aksi pekan lalu bahwa pertemuan hari ini harus mengahdirkan OPD terkait. Tapi kenyataannya sekarang tidak ada satupun yang datang” kata Safran sebagai juru bicara dalam pertemuan tesebut. Senin (22/06/20).
“Saya yakin bahwa anggota DPRD Kota Bima tidak mampu untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan. Jangan sampai kita ini di adu domba oleh OPD dengan anggota DPRD, karena Walikota Bima harus bertanggungjawab apa yang menjadi tuntutan kami hari ini” tegasnya
Lanjut dia, kenapa Walikota Bima tidak menghadiri dalam RDP ini, apakah DPRD tidak memberikan undangan kepada Walikota Bima. Karena masalah yang dituntut ini banyak antara lain, anggaran Covid-19, transparansi tentang penggunaan anggaran relokasi rumah bantaran sungai pasca banjir tahun 2016, serta kelangkaan air bersih dibeberapa Kelurahan yang ada di Kota Bima.
Hal ini juga disampaikan oleh Bambang Purwanto bahwa dalam RDP ini bukan hanya Walikota saja yang diundang, tapi seluruh Dinas terkait harus diundang supaya mereka juga bisa mempertanggungjawabkan.
“Intinya jangan dulu dilanjutkan acaranya sebelum Walikota dan Kepala Dinas hadir di sini. Tapi karena Walikotanya tidak hadir, jadi sesuai hasil kesepakatan kami maka RDP ini ditunda dulu dan akan dilanjutkan kembali hari kamis nanti” bebernya
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bima mengatakan, secara mekanisme DPRD bahwa apa yang dituntut oleh masa aksi ini, akan disampaikan dulu kepada Ketua DPRD agar dibuatkan ulang jadwal RDP.
Soal tidak hadirnya Walikota Bima dirinya belum mendapatkan informasi dari Sekertaris Dewan. Tutupnya.(Aw)
