Oleh
Caca Handika
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Dompu
Sebelumnya saya ingin sampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB Dr. Zulkifliemasyah, S.E, M. Sc. Yang sudah memiliki beragam ide dan gagasan serta kebijakan yang sangat luar biasa untuk memajukan NTB. Sebut saja ide tentang industrialisasi (kelor pakan ternak Dll).
Namun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program beasiswa luar Negeri, dan beberapa pembangunan dan kebijakan lainnya yang sudah ditorehkan oleh Gubernur-NTB.
Tapi sejujurnya saya belum mendengar rencana Gubernur NTB dalam pembangunan sektor kehutanan yang komperhensif. Padahal sudah jelas dalam peraturan Daerah Profinsi NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan.
Pada point C. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi Tahura lintas Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi. Lebih lanjut lagi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan.
Lalu pertanyaannya : apakah Gubernur-NTB punya keberanian untuk menuntup hutan..?
Bisa kita lihat secara bersama bagaimana gundulnya hutan di NTB khusunya di Bima-Dompu. Namun itu sudah di saksikan langsung oleh Gubernur Sendiri. Maka seharusnya Gubernur NTB segera mengambil langkah kongkrit untuk menjadikan isu rehabilitasi dan rekonstruksi hutan dan lingkungan sebagai isu perioritas yang harus di perhatikan supaya bisa mengembalikan fungsi hutan yang sudah terlanjur rusak sehingga menyebabkan Banyir setiap tahun di berbagai pelosok.
Untuk melihat hutan kita kembali normal sesungguhnya pemerintah Daerah dan Profinsi tidak perlu menghabiskan energi untuk mengambil langkah penghijauan. Sebab, langkah itu tidak terlalu efektif karena selesai di tanam tidak ada lagi penjagaan dan perawatan yang berkelanjutan (Dilepas Begitu Saja).
Terbukti sudah ribuan bahkan jutaan pohon yang sudah di tanam tapi hasilnya tidak maksimal karena selesai di tanam akan di cabut dan di semprot lagi oleh beberapa oknum dan itu terbukti. Maka solusinya hanya satu, yaitu keberanian Gubernur NTB untuk menutup hutan.
Terakhir yang saya sampaikan semoga Gubernur-NTB sehat dan sukses selalu.
