Bima, Salam Pena News – Dari dulu isu tentang praktek pungli beredar di OPD dan SKPD Kabupaten Bima, kali ini ada beberapa praktek liar, itu diduga indikasikan pada beberapa dinas, sejumlah organisasi dan aktifi gencar bersuara menyoalkan dugaan jual beli SK PTT, yang diperuntukan pegawai tidak tetap.
Wahidin selaku aktivis Bima yang gencar bersuara mengenai maslah isu jual beli SK yang dilakukan oleh beberapa dinas di kabupaten Bima. Ia menyatakan ada dugaan praktek pungutan liar yang dilakukan DIKES, DIKPORA dan BKD yang merusak birokrasi Kabupaten Bima.
” Ada dugaan jual beli SK PTT dan pungli di ketiga OPD DIKES, DIKPORA dan BKD, sungguh di sayangkan kalau hal ini benar-benar terjadi”. Senin, 15/04/2021
“Kasus yang kita temukan di lapangan bervariasi mulai keluhan penanganan SK, pengbdian yang lama tidak ada perhatian kalau tidak punya amplop”,
“Yang lebih parah ada dugaan beredarnya kurir yang menawarkan rupiah dengan dugaan ada angka kisaran 30-35 juta untuk mendapatkan SK tersebut”. Bener Wahidin
Sembari kita telusuri dan kumpulkan bukti-bukti itu yang kita dapat dilingkungan PKM dan RS, bahkan ruang lingkup pendidikanpun ada masalah seperti di SD dan SMP, tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak ada cerminan baik untuk masyarakat Bima.
“Kita sudah telusuri bukti-buktinya, nerlakuan ini miris dan tidak ada cerminan baik untuk Masyarakat Bima, apa lagi jauh dari harapan Bima Ramah”. Ungkapnya
Sementara itu Wahidin juga berharap terhadap Bupati Bima harus memilki kepekaan atas isi yang berkembang tersebut dan segera melakukan evaluasi di Dinas terkait, jika tidak ini akan menjadi bumerang Bagi Bupati Bima sendiri.
“Saya harap Bupati Bima ada ketegasan dan segera mengambil sikap untuk mengevaluasi kinerja para oknum OPD yang melakukan pungutan liar, yang mengatas namakan kedinas, sementara ini prilaku yang inkonstitusional”. Harap Wahidin (093Pua),
Sementara Pihak Dinas tidak bisa di konfirmasi
