Bima, Salam Pena News – Seiring berjalan waktu sejak tahun 2019 wabah Covid-19 yang melanda dunia sampai dengan detik belum mampu diselesaikan. Berbagai kebijakan Pemerintah diterapkan, namun masih menuai pro dan kontra. Mulai pemberlakuan Surat Edaran (SE) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diterapkan secara nasional hingga daerah.
Bupati Bima selaku penanggung jawab di Daerah Kabupaten Bima, mestinya merumuskan setiap keputusan kebijakan yang merujuk keberpihakannya pada kepentingan rakyat umum, dalam hal ini adalah nelayan dan petani.
Khairil Ansyari selaku Ketua Bidang Kelautan Dan Agraria HMI Cabang Bima Periode 2021-2022, menjelaskan bahwa ketahanan maritim dan pangan merupakan sumber kehidupan gagi masyarakat Bima. Sumber penghidupan masyarakat Bima berasal dari alam, nelayan dan bertani.
Mahasiswa jurusan Administari Negara STISIP Mbojo Bima ini menilai apa yang dilakukan pemerintah daerah Kab. Bima belum maksimal untuk kesejahteraan nelayan dan petani. Apalagi ditambah dengan diberlakukakanya PPKM, sungguh akan membatasi dan mematikan ruang gerak masyarakat. Mestinya berani membatasi berarti berani menghidupi.
Keresahan yang dihadapi oleh nelayan dan petani juga mestinya dipikirkan juga oleh Bupati Bima, misalkan kasus pemboman liar, potas yang masih marak dilakukan di wilayah laut Bima. Kemudian dibidang agraria, masalah pembukaan lahan pegunungan, kelangkaan pupuk yang belum terselesaikan sampai sekarang.
“Bupati Bima harus mengantensi khusus personal daerah dan berlaku adil disemua sektor kehidupan demi terwujudnya Bima Ramah yang Berkemajuan”, tegasnya.
Pengurus HMI Cabang Bima Periode 2021-2022 melalui Bidang Kelautan Dan Agraria, Akan mengawal khusus kinerja dan kebijakan pemerintah daerah pada sektor kelautan dan perikanan serta sektor agraria.
“Menjaga kedaulatan maritim dan pangan, sama halnya menjaga keutuhan Daerah Bima”, harapnya.
(EB)
