Bima, Salam Pena News – Soal Siswa yang dilarang mengikuti ulangan Senin, (29/11/2021) akibat tidak mampu banuar uang SPP, hal itu sangat disayangkan dan melukai cita-cita pendidikan nasional.
Untuk itu, silakan sekolah membicarakan dengan baik soal ketidak mampuan siswa untuk membayar SPP. Kata Murtada Pengurus HMI Badko Nusra.
Mestinya pihak komite sekolah melakukan langkah subsidi silang uang SPP bagi siswa yang tidak mampu.
Kewajiban anak hanyalah belajar, jika karena tidak ada uang, Sekolah mesti berkunjung kerumah siswa, mencari tahu apa penyebap orang tua tidak mampu membayarkan SPP anaknya.
Tentunya, kewajiban anak bukan membayar uang pendidikan, sebap membayar uang sekolah adalah kewajiban orang tua, dan seorang anak tugasnya hanya untuk belajar.
Tidak benar apa yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA N 1 Woha dengan memberikan sangsi kepada seorang siswanya lantaran tidak mampu membayar uang SPP. Ungkap Murtada.
Pada hal, suda diingatkan oleh salah satu anggota DPRD NTB, bahwa sekolah tidak boleh memaksakan kehendak untuk menarik iuran pendidikan kepada orang tua siswa mengingat situasi Covid-19 yang mengakibatkan ekonomi melumpuh.
Untuk itu, Komisi V DPRD NTB harus memanggil dan mengevaluasi kepala Sekolah SMA N 1 Woha, agar kedepan sekolah tidak sembarang memberikan sangsi kepada siswa hanya karena soal uang, pada hal tujuan pendidikan nasional tidak mengedepankan uang semata.
Pendidikan bukan hanya untuk orang kaya, sebap pendidikan adalah bagaimana cita-cita nasional kita bisa terwujud.
Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah amanah para leluhur kita, tidak boleh ada yang mencederai apalagi membatasi siswa untuk ulangan.
Memberikan sangsi kepada siswa akibat tidak punya uang, sama halnya kita mendefinisikan model pendidikan orde baru yang menekan peserta didik.
Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, maka dari itu Gubernur NTB harus mengevaluasi kepala sekolah tersebut.
Disamping itu, Pak Gubernur NTB, juga harus mengevaluasi kepala KCD lingkup Kota dan Kabupaten Bima, yang dinilai selalu membuat kegaduhan.
Ini bukan pertama kali, sejak dia menjabat kepala KCD Bima dan Kota Bima, baru ada siswa yang demo akibat penempatan kepala sekolah yang tidak sesuai.
Jangan-jangan penempatan kepala sekolah ada unsur nepotisme dan penyogokan.
Jika hal itu terjadi, maka kepala sekolah yang ditempatkan tidak sejalan dengan Visi dan misi Gubernur NTB Tutupnya. (Aw)
