Bima, Salam Pena News – OKP lintas Cipayung Bima yang terdiri dari HMI Cabang Bima, PC PMII Bima, PC IMM Bima, PD KAMMI Bima, DPC GMNI Bima dan DPC GMNI Kota Bima mengutuk keras adanya tindakan represif yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dalam hal ini Anggota kepolisian Resort Bima yang melakukan penembakan terhadap salah satu masa aksi unjuk rasa di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Sabtu (03/12/21).
Pertemuan Organisasi Cipayung yang dilaksanakan di Sekretariat PD KAMMI Bima ini menilai tindakan pengendalian masa aksi unjuk rasa di kecamatan Madapangga oleh oknum anggota kepolisian yang bertugas dianggap telah keluar dari SOP. Pasalnya terjadi penembakan terhadap salah seorang masa aksi di bagian leher sehingga mengharuskan korban dirawat insentif di RSUD Bima.
Seluruh pimpinan Cipayung yang terdiri dari Muaidin Ketua HMI Cabang Bima, Mirwan PC PMII Bima, Supriadin PC IMM Bima, Dedi Ardiyansyah PD KAMMI Bima, Feri Fadlin DPC GMNI Bima dan Salahudin DPC GMNI Kota Bima mendesak Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) untuk mengevaluasi khusus keberadaan Kepolisisan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 pasal 13 huruf a sampai c.
Selain itu, seluruh pimpinan oraganisi Cipayung Bima juga mendesak kepala kepolisian republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko, SIK., MH. karena dinilai melakukan tindakan represif dengan melakukan pembubaran paksa atas Aksi-Aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat selama 2 minggu terakhir.
“Perilaku represif dan pembubaran paksa saat Aksi Demonstrasi Mahasiswa, pemuda dan Masyarakat tidak dibenarkan dan bertabrakan dengan tugas aparat kepolisian untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat” ungkap seluruh pimpinan organisasi Cipayung.
Sebagai penegasan, Seluruh Pimpinan Organisasi Cipayung menegaskan jikalau kedapan terjadi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kabupaten Bima terhadap masa aksi yang melakukan unjuk rasa, maka OKP Cipayung Bima akan bersurat resmi ke Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS RI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM RI).
Selain mendesak Kompolnas RI dan Komnasham RI Organisasi Cipayung Bima juga bersepakat bersama Rakyat Tani dan Pemuda untuk melakukan gerakan berkaitan menyampaikan Aspirasi Rakyat Tani soal Harga Bawang dan kelangkaan pupuk di pemerintah Daerah.
(JD)
