Oleh
Syarifuddin, S.Pd
DPRD secara formil memiliki fungsi, legislasi, Budgetibg, dan Pengawasan. Namun Dibalik fungsi formil Dewan, ada fungsi yg lebih penting lagi yg perlu di mengerti dan dipahami oleh ketua Dewan .
Yakni fungsi Representasi, yaitu ketua Dewan mewakili rakyat untuk bersuara demi kepentingan rakyat bukan kepentingan KELOMPOK artinya ketua Dewan tidak boleh hanya mempertimbangka kepentingan kelompok apalagi kepentingan keluargannya, karna dipundaknya semua rakyat menitipkan harapan pada dirinya.
Apalagi saya melihat kemesraan yang berlebihan antara ketua DPRD dan pimpinan kepala daerah ini akan mempengaruhi fungsi pengawasan dan fungsi REPRESENTASI dari ketua dewan itu sendiri.
Dimana dengan kemesraan yang berlebihan itu secara psikologis ketua DPRD akan merasa sungkang untuk mengkritisi kebijakan kepala daerah yang tidak pro terhadap rakyat. Menjadi kekhawatiran juga Kemesraan yang berlebihan ini akan dimanfaatkan untuk memuluskan misi-misi politiknya atau kepentingan keluarga dan koleganya.
Kekhawatir ini muncul disebabkan dengan ada nya beberapa camat hasil mutasi kemarin yg diduga Keluarga Dekat ketua Dewan, dimana beberapa camat hasil mutasi kemarin terkesan dipaksa, secara pengalaman beberapa camat itu nilai minim pengalaman dipemerintahan karena mereka berasal dari Guru, dalam tanda kutib.
Sementara beberapa persoalan di daerah ini muncul mulai dari soal kenaikan harga BBM, Minyak dan harga sembako sampai persoalan Desa, tentunya situasi seperti ini butuh pemimpin yang cepat agar Dompu tetap kondusif.
Disamping itu yang menjadi camat sebaiknya orang yang memiliki segudang pengalaman dipemerintahan, agar konflik di tengah masyarakat cepat diselesaikan.
Apalagi akhir-akhir ini di Kabupaten Dompu, jika ada persoalan masyarakat langsung menyelesaikan masalah dengan pemblokiran jalan. Situasi ini sangat merugikan warga kita. Salah satunya penyebabnya adalah penempatan camat yang tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman.
Untuk itu, sebaiknya ketua DPRD Kabupaten Dompu tidak ikut serta dalam penyusunan siapa yang harus menjadi camat.
Ketua DPRD Kabupaten Dompu sebaiknya pro aktif saja dalam melakukan pengawasan dan bersuara untuk kepentingan masyarakat banyak.
Jadilah Dewan yang peduli terhadap kepentingan banyak orang dan jangan tutup mata atas persoalan yang ada di Kabupaten Dompu.
Silakan Ketua Dewan yang terhormat untuk melakukan pengawasan terhadapat kenaikan harga yang menyusakan Ibu-ibu, serta perhatikan soal kenaikan harga jagung apakah suda sesuai dengan visi dan misi Bupati Dompu atau tidak.
Jika Dewan yang terhormat mengawal Visi dan Misi Bupati Dompu untuk dijadikan rencana pembangunan daerah kabupaten Dompu, maka daerah kita tidak akan sejatera.
Untuk itu, dengan adanya dugaan beberapa camat yang merupakan keluarga dekat Ketua Dewan, ini terkesan ada praktek NEPOTISME, yang berefek pada lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah apakah suda sesuai dengan Visi dan Misi Bupati atau tidak.
Sehingga saya berharap kepada pimpinan DPW Partai NASDEM untuk mengevaluasi kinerja Ketua DPRD Kabupaten Dompu, yang menurut saya yang tidak menjalankan amanah dan kepecayaan Publik sebagai perwakilan masyarakat Dompu.
