Oleh
Herdiawan
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Dompu
Situasi NTB makin memanas setelah beredar Mori Hanafi Anggota DPRD NTB dan Timnya mau sertifikat pimpinan DPRD NTB.
Kalau saya menilai Berita dan narasi yang dibangun sudah tidak proporsional terlalu dibesar-besarkan dan hanya bikin gaduh masyarakat NTB.
Sebagai seorang organisatoris, saya kira mengganti pengurus itu hal yang lumrah sebagai langkah untuk mencetak dan melakukan promosi kader.
Untuk itu wajar saja, jika hal yang terjadi pada Partai Gerindra di NTB, “Gerindra setelah melakukan analisa kinerja dan kepentingan perkaderan maka pergantian itu wajar saja”. “Supaya praktek Orde baru tidak lagi terjadi di daerah seribu mesjid”.
Apa lagi, Mori Hanafi sudah menjadi pimpinan DPRD pada periode yang lalu, masa mau lagi. “Apa memang stok kader Gerindra di gudang Partai terbatas”.
Pergantian Mori Hanafi sebagai upaya partai melakukan kaderisasi kepemimpinan anggota Gerindra di NTB itu sangat bagus.
Jika DPP telah mengambil keputusan untuk menggantikannya dengan kader yang lain, maka tradisi berorganisasi dan menjadikan Gerindra sebagai partai kader suda dimulai di NTB.
Jika hanya MH yang dimiliki oleh Gerindra di NTB terkhusus Bima dan Dompu. “Maka bagaimana masa depan partai pasca MH”.
MH harus berfikir dan berjiwa besar dalam menghadapi situasi ini, ” Dan langkah-langkahnya jangan hanya mementingkan diri dan Tim coba melakukan perkaderan”
Meskipun tidak lagi menjadi pimpinan DPRD NTB MH tetap mendapat kedaulatan rakyat untuk memerintah sesuai dengan perundang-undangan.
Selain itu, MH harus menyampaikan secara bijak kepada Timnya untuk mengakhiri dinamika yang terjadi akhir-akhir ini dan menerimah apapun keputusan partai.
Pergantian MH seolah dunia suda kiamat aja.
MH tidak boleh membuat suasana ini berkepanjangan, dan kalau situasi ini diperpanjang, “Justru merugikan rakyat”.
Untuk itu, MH harus segera perintahkan TIM untuk diam, kasihan Rakyat. “Jangan juga di sertifikat itu Pimpinan DPRD NTB”.
Coba berikan kesempatan yang lain, “Siapa tahu di tangan yang lain akibat belajar dari kekurangan dan kelebihan MH akan berefek baik pada kepentingan Partai maupun kepentingan masyarakat NTB”.
Jika MH dan Tim memaksakan kehendak untuk melawan Partai, nanti keputusan Partai bukan sekedar mengganti dirinya sebagai Pimpinan Dewan juga bisa lebih dari itu.
Silakan Gerindra mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk kepentingan partai dan rakyat NTB.
Yang jelas keputusan Gerindra apapun itu tidak akan berpengaruh pada perolehan suara Gerinda pada pemilu 2024 nanti.
Bahwa pergantian antara waktu MH itu merupakan langkah tepat yang dilakukan Gerindra untuk menjadikan partai kader.
Sebap dengan pergantian tersebut, “Gerindra sedang menjelaskan ke Indonesia bahwa Partainya memiliki banyak kader yang memiliki potensi besar untuk berdinamika di NTB”.
