Kota Bima, Salam Pena News ~ Kisruh seputar pencemaran perairan teluk Bima kini masih memunculkan tanda tanya liar bagi warga kota dan kabupaten Bima. Jawaban yang disampaikan oleh pemerintah daerah Bima masih menimbulkan keraguan oleh masyarakat, khusunya yang peduli akan lingkungan.
Sikapi polemik tersebut, Ketua Umum Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menilai pemerintah daerah Bima dari segi SDM belum mendapat tempat yang memadai.
“Memantau fenomena Medsos akhir-akhir ini, masyarakat terkesan masih bimbang melihat persoalan yang dinilai naas bagi ekosistem laut di teluk Bima,” ungkap Muaidin selaku Ketua Umum HMI Cabang Bima, Sabtu (30/04/2022).
Pengurus HMI Cabang Bima memandang hingga saat ini pemerintah daerah belum dapat memposisikan sumber daya sekaliber Doktor dan Profesor, serta kalangan akademisi Bima yang bergerak di ruang penelitian dan pengkajian. Termasuk yang dapat diharapkan untuk menjawab fenomena yang terjadi di setiap aspek yang terjadi di Daerah Bima.
“Kapan pemerintah daerah ini akan memiliki ruang khusus berupa laboratorium bagi kalangan akademisi setingkat Doktor dan Profesor,” ketus pemuda asal Langgudu ini.
Dengan berlarutnya polemik yang terjadi, Muaidin juga sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah kota maupun kabupaten Bima yang selama ini terlihat tidak menciptakan ruang bagi putra asli daerah dalam aspek pembangunan.
“Padahal suatu pembangunan dan desain peradaban yang gemilang tidak lepas kontribusi dan upaya para ahli yang bergerak pada bidangnya, terbukti untuk menjawab fenomena itu saja pemerintah daerah Bima kini mesti meminta keterlibatan daerah yang lain. Ini merupakan bentuk kegagalan,” ucap Muaidin dengan nada kritik.
Dari sekian priodesasi kepemimpinan HMI cabang Bima, Muaidin juga mengulas bahwa setiap kepemimpinan yang sudah berlalu poin tentang perlunya pemberdayaan para ahli putra daerah selalu menjadi atensi khusus dalam setiap forum dan diskusi ilmiah.
“Padahal setiap forum ilmiah yang digelar bersama dengan pemeritah daerah, HMI tetap meminta pihak pemerintah daerah Bima untuk melibatkan para ahli sebagai penopang arah pembangunan, karena kami sangat sadar bahwa kalangan akademis daerah masih banyak yang tidak diberdayakan,” tegas Muaidin.
(EB)
