Mataram, Salam Pena News ~ Aksi pemblokiran jalan hingga berujung konflik antar warga Desa Daha dan Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu beberapa hari lalu dilatar belakangi perekrukratan tenaga kerja oleh PT. STM yang tidak terbuka.
Karena merasa tidak puas dengan model perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT. STM tersebut. Warga dari salah satu desa di Kecamatan Hu’u merasa keberatan dan memblokir jalan. Tujuannya memberi warning terhadap PT. STM, agar terbuka melakukan rekrutmen tenaga kerja. Sehingga masyarakat lingkar tambang tidak ada yang dirugikan dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja dan direkrut menjadi tenaga kerja pada perusahaan tambang itu.
Merespon Konflik antar dua kelompok warga di Dompu itu, Ketua Komisi IV, H. Achmad Puaddi lebih dulu menyarankan dua warga Desa Daha dan Desa Hu’u agar berdamai dan membangun komunikasi baik. Sehingga konflik yang terjadi pada, Selasa (27/9/2022) tidak diulangi kembali. Soal perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT. STM dirinya meminta kepada perusahaan tambang tersebut agar dalam melakukan perekrutan tenaga kerja turut memperhatikan kepentingan masyarakat Dompu, Bima secara umum. Tidak hanya masyarakat Hu’u tetapi masyarakat lingkar tambang juga harus diperhatikan perusahaan, demi menghindari konflik antar warga.
“Selain masyarakat Hu’u yang direkrut. Menurut saya yang harus diperhatikan PT. STM adalah masyarakat yang ada di lingkar tambang juga harus dilibatkan menjadi tenaga kerja dan bahkan masyarakat Bima, Dompu berhak dan memiliki kesempatan untuk bekerja. Sepanjang dia memilik keahlian sesuai permintaan perusaan itu,”ucap Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Achmad Puaddi kepada media ini, Kamis (29/09/2022).
Pada sisi lain Puaddi menyarankan terhadap perusahaan yang terbilang baru mau beroperasi agar melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjadi bagian dalam mengontrol ketersinggungan masyarakat. Pilihannya adalah membuka peluang yang sama bagi warga untuk direkrut sepanjang mereka memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Tidak hanya masyarakat areal tambang saja yang diterima dan boleh melamar diperusahaan.
“Tokoh-tokoh harus dilibatkan dalam rekrutmen Tenaga Kerja. Kalau tidak begitu akan ribut terus. PT. STM harus respon cepat dan turun tangan apalagi ada korban dari konflik itu,” cetusnya.
Kembali mempertegas posisinya Ketua Komisi IV DPRD NTB, Achmad Puaddi berusaha objektif melihat kepentingan tambang dengan masyarakat. Pada intinya respon tambang terhadap kemauan masyarakat harus sikapi cepat. Begitupun masyarakat harus sadar selain mengharapkan pekerjaan juga harus mempersiapkan SDM yang cukup.
“Karena tidak cukup dengan keinginan saja sementara SDM tidak ada. Artinya siapapun boleh berprotes sepanjang dia memiliki SDM untuk meraih kesempatan yang sama dan memanfaatkan peluang kerja disitu sah-sah saja. Dan tidak hanya sekedar menjadi penonton saja,” tegasnya.
Untuk menggali dan memastikan pemicu konflik antar warga Desa Daha dan Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu soal rekrutmen tenaga kerja, media mengkofirmasi pihak PT. STM melalui alamat email resmi perusahaan. Sejauh ini belum menanggapi dan memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
(ARF)
