Bima, Salam Pena News ~ Kodim Bima dinilai lambat respon terkait adanya laporan tindakan repressif yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD inisial SF dan kawan-kawannya terhadap Aparat Pemerintahan Desa Doridungga. Kejadian tersebut berlangsung di Balai Desa Doridungga, Rabu (30/11/22) pada pukul 10.30 Wita.
Selain itu, oknum TNI AD berpangkat Letnan Satu Kesatuan Infanteri tersebut juga diduga telah menguasai dan menggarap secara sepihak lahan milik negara di Desa Doridungga tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa dan warga setempat.
“Beberapa minggu yang lalu. Kamis, (08/12/22) Kami bersama Kepala Desa Doridungga dan perwakilan Tokoh Masyarakat sudah menghadap ke KODIM Bima. Dalam rangka menyampaikan laporan resmi (lisan) atas kejadian tersebut. Namun, hingga hari ini kami belum mendapati respon terkait laporan itu,” ucap Syaiful Ibrahim yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Kecamatan Donggo tersebut.
“Sangat disayangkan, hidup di negara hukum seperti Indonesia, masih banyak Institusi yang mengabaikan laporan dari masyarakatnya. Lalu, kepada siapa lagi rakyat ini mau mengadu kalau begini modelnya,” sesalnya.
Sementara itu, Masyarakat Desa setempat menanti penyelesaian sengketa tersebut. Berhubungan dengan tanah negara sudah jelas digarap dan sudah ditanami tanaman jagung oleh oknum TNI tersebut.
“Kelompok kami secara terus menerus ditanya oleh masyarakat terkait dengan masalah ini. Apakah sudah ada tanggapan atau bagaimana?. Terpaksa kami jawab dengan nada kesal, bahwa pihak Kodim belum merespon sementara sejauh ini,” lanjut Syaiful yang akrab disapa Iphul itu.
“Ke depan kami akan terus melakukan upaya maksimal, kami tidak akan berhenti sampai di Kodim terkait masalah ini. Jika dalam waktu dekat belum ada tanggapan serius dari pihaknya, terpaksa kami kirim dan sampaikan laporan hingga ke Danrem bahkan sampai ke Panglima TNI sekalipun kami akan upayakan. Karena kami tahu dan paham mekanisme pelaporan ketika adanya tindakan repressif oknum aparat yang coba bermain-main dengan aturan,” sambungnya dengan nada kesal.
“InsyaAllah, sembari memberi pemahaman kepada masyarakat. Kami terus berupaya menyambung komunikasi dengan Aspers KASAD agar menyambungkan laporan ini hingga ke Panglima TNI, karena ini masalah serius yang mesti benar-benar diselesaikan,” tutupnya.
(ARF)
