Bima, Salam Pena News ~ Program Sekolah Penggerak, dimaksudkan untuk mengembangkan agen-agen perubahan di sekolah-sekolah yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan selama tiga tahun ajaran bagi sekolah negeri maupun swasta.
“Sayangnya, tujuan baik ini tidak didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Sehingga, program ini berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah selaku pemilik satuan Pendidikan”, kritik Fahriza Marta Tanjung, Wasekjen FSGI.
Ketika Sekolah Penggerak juga diniatkan sebagai ujicoba Seperangkat Kurikulum Prototipe, namun pada praktiknya ternyata masih banyak kelemahan, maka hal tersebut akan berdampak pada pada lemahnya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) baik pada sekolah penggerak terlebih pada sekolah IKM Mandiri.
Kurikulum dan Platform Merdeka Mengajar yang sejatinya menawarkan Struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi yang esensial sehingga guru lebih leluasa mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Akan tetapi perubahan kurikulum ini tidak berarti banyak ketika tidak diikuti dengan perubahan kebijakan guru, misalnya saja kebebasan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memberikan pelajaran vokasi namun tidak berjalan karena gurunya tidak tersedia.
Fahmi Hatib, Kepala SLBN Kabupaten Bima mengungkapkan bahwa, “Sebenarnya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) Kemendikbud memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Namun, faktanya PMM ini tidak lebih baik dari aplikasi lainnya yang banyak menampung informasi lama, baru belakangan ini terdapat berbagai perbaikan, validasi dan verifikasi konten sehingga tidak lagi terkesan sekedar gagah-gagahan aplikasi”.
Apalagi, dalam Episode-22 atau episode terakhir dari merdeka belajar adalah Transformasi seleksi perguruan tinggi negeri yang bertujuan untuk mendorong dan mengasah akal dan karakter swadaya yang lebih holistik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua mahasiswa agar kompeten dalam seleksi perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hal ini butuh penyeiapan SDM, infrastruktur dan perubahan mindset pendidik, peserta didik dan bahkan pejabat di Dinas-dinas Pendidikan Provinsi, kota dan Kabupaten,” pungkas Heru Purnomo yang juga salah satu kepala SMPN di DKI Jakarta.
Heru menambahkan, ”FSGI mendorong transformasi seleksi perguruan tinggi negeri ini dapat menjawab keberlangsungan paradigma baru pembelajaran yang di gagas dalam. Dengan demikian, jika episode ini dapat dijalankan perguruan tinggi dengan baik, maka kesinambungan sistem pendidikan dari dasar menengah akan sejalan dengan perguruan tinggi”.
(EB)
