Mataram, Salampena News – Proyek pembangunan 10 embung di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur disorot Komisi IV DPRD NTB. Hamdan Kasim yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD NTB itu, mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk menghentikan proyek senilai Rp 1,9 miliar tersebut.
DPRD NTB secara kelembagaan menilai pembangunan 10 embung tidak terlampau efektif dalam mengatasi kekeringan di wilayah selatan Pulau Lombok.
“Lebih baik proyek ini dihentikan sementara, percuma juga banyak embung yang dibangun itu,” ucap Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim, Rabu (19/3/2025).
Proyek ini dikerjakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, dengan nilai anggaran Rp 190 juta per embung. Faktanya dilapangan proyek tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi warga.
Menurut Hamdan, lebih baik anggaran dialihkan ke sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Seperti dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi, pemenuhan pupuk, atau penciptaan lapangan kerja.
Sebagai informasi berdasarkan data LPSE Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, proyek ini tersebar di beberapa desa, seperti Desa Sukadamai, Pandan Wangi, Seriwe, Lekor, dan lainnya.*
