Mataram, Salampena News – Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Meninting di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, kembali menuai sorotan. Bendungan senilai Rp1,4 triliun yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I itu dibangun di daerah rawan gempa telah menimbulkan kehawatiran bagi masyarakat Nusa Tengara Barat Terutama daerah lombok barat dan kota mataram.
Kekhawatiran masyarakat ini sangat beralasan karna di tahun 2022 lalu saja warga Dusun Buwuh, Desa Mambalan Lombok Barat pernah terdampak banjir bandang, Anehnya, banjir setinggi 1,5 meter itu terjadi tanpa hujan, diduga akibat jebolnya tanggul atau bendung pengalih sementara saat pembangunan berlangsung.
“Dulu saja tahun 2022 di daerah Dusun Buwuh, Desa Mambalan Lombok Barat pernah terdampak banjir bandang, Anehnya, banjir setinggi 1,5 meter itu terjadi tanpa hujan, diduga akibat jebolnya tanggul atau bendung pengalih sementara saat pembangunan berlangsung, Ini bulum Ada gempa dan hujan saja alam seolah telah memberi peringatan akan bahaya yang mengintai. peristiwa tersebut masih menimbulkan trauma dan kekhawatiran jika kejadian serupa terulang.
Kita Tau Wilayah NTB sendiri menurut ahli kegempaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berada dekat dengan zona sesar naik yang dikenal sebagai Flores Back Arc Thrust atau Flores Megathrust. Zona ini memiliki karakteristik mampu memicu gempa besar di laut dangkal, yang berpotensi menghasilkan tsunami signifikan, Dalam skenario terburuk, tsunami bisa mencapai ketinggian hingga 26 meter, terutama jika sumber gempa berasal dari megathrust Sumba
Proyek dibangun diatas daerah potensi Gempa Megathrust, pekerjaan Molor dari Target dan ada dugaan penyimpangan
Bendungan Meninting yang digadang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan air di NTB, awalnya ditargetkan selesai pada Juni 2024. Namun, proyek ini molor hingga Desember 2024, dan hingga Januari 2025 pun belum rampung selain itu ada dugaan penyimpangan spesifikasi teknis dan kualitas konstruksi pada bendungan meninting, Kondisi ini menambah kekhawatiran warga,
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat sipil NTB kini tengah menyiapkan gugatan hukum melalui Kuasa Hukumnya Muhamad Arif, S.H terkait dugaan kelalaian dalam pembangunan Bendungan Meninting. Menurut kuasa hukumnya, langkah ini ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas dampak negatif yang telah dan akan dirasakan warga.
“Bendungan meninting Dibangun diatas daerah yang berpotensi rawan gempa Megathrust, Apalagi proyek ini pengerjaannya molor yang semula ditargetkan selesai pada Juni 2024. Namun, proyek ini molor hingga Desember 2024, dan hingga Januari 2025 pun belum rampung selain itu Kami menduga kuat ada kelalaian dalam perencanaan serta ada dugaan penyimpangan spesifikasi teknis dan kualitas konstruksi dalam pengerjaan proyek PSN Bendungan Meninting, ini sangat mengancam keselamatan warga lombok barat dan kota mataram, jika benar-benar terjadi gempa, masyarakat tidak hanya terancam bahaya gelombang sunami dari laut tapi juga air bah dari atas gunung jika bendungan jebol karna gempa dahsyat, tegas kuasa hukum masyarakat sipil NTB
Langkah ini sebagai bentuk perlindungan diri warga dan kesiap-siapan warga dalam menghadapi ancaman dari adanya potensi Gempa Megathrust selain itu juga sebagai pengingat kepada pemerintah agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat di sekitar proyek strategis nasional.
“Langkah hukum ini jangan dilihat sebagai upaya warga negara menghambat pembangunan nasional tapi harus dilihat sebagai langkah perlindungan diri serta langkah mitigasi membangun kesiapsiagaan masyarakat mengahadapi potensi Gempa Megathrust, Bukan soal kapan gempanya, karena setiap hari ada gempa. Yang terpenting adalah kesiapan kita menghadapi ancaman yang nyata selain itu sebagai pengingat kepada pemerintah agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat di sekitar proyek strategis nasional” Tegas Arif Lawyer yang aktif membela kepentingan publik ini.(*)
