Mataram, Salampena News- Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin SH, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (MPPK) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian (RKK) yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan berlangsung di Ballroom Astoria Hotel Mataram, Senin (08/12/2025), dan diikuti oleh Kepala Daerah, pimpinan BKPSDM, serta pejabat kepegawaian dari seluruh kabupaten/kota di NTB.
Acara dibuka dengan laporan panitia mengenai pentingnya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah dinamika pembangunan dan percepatan transformasi digital. Perubahan tersebut menuntut ASN yang kompeten, inovatif, dan adaptif, sehingga perencanaan pengembangan kompetensi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi.
Gubernur NTB Tekankan Sistem Merit dan Manajemen Talenta
Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Hub.,Int menegaskan bahwa penguatan Sistem Merit dan Manajemen Talenta menjadi prioritas dalam reformasi kepegawaian.
“Setiap jabatan harus diisi oleh orang yang tepat di tempat yang tepat. Sistem ini mendorong ASN berkompetisi secara kinerja, bukan kedekatan politik. NTB harus menjadi daerah yang menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pengelolaan ASN tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional. Pola kerja birokrasi harus bertransformasi mengikuti kebutuhan jabatan, capaian kinerja, serta penguasaan kompetensi.
Ia turut menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, hadir sebagai keynote speaker dan memberikan arah kebijakan penguatan sistem merit di seluruh daerah.
Ia menegaskan bahwa penerapan sistem merit adalah kebutuhan mendasar dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik non-objektif.
“Manajemen talenta merupakan instrumen untuk mewujudkan visi-misi kepala daerah. Pada prinsipnya kepala daerah harus memilih SDM yang cocok untuk menempati tempat yang tepat,” tegasnya.
Kepala BKN juga mengapresiasi pemerintah daerah di NTB yang dinilai progresif dalam meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur.
Penandatanganan Kerja Sama dan Komitmen Sistem Merit, salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kompetensi antara BPSDMD Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota. Kesepakatan itu mencakup penyusunan pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi jabatan.
Kerja sama ini diharapkan mampu mengatasi kendala pengembangan SDM, seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian jenis pelatihan, dan minimnya fasilitas diklat.
Selain itu, dilakukan pula Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta antara Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota, yang menjadi momentum penting penguatan reformasi birokrasi di daerah.
Selain itu, Pemkab Dompu Tegaskan Komitmen Pengembangan SDM Aparatur. Kehadiran Wakil Bupati Dompu menunjukkan dukungan penuh Pemkab Dompu terhadap kebijakan nasional dan provinsi terkait pengembangan kualitas ASN. Dalam sesi diskusi, Wabup Syirajuddin turut membahas tantangan daerah seperti penyusunan anggaran pelatihan, kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi, hingga strategi pemetaan talenta di lingkungan Pemkab Dompu.
Pemerintah Kabupaten Dompu berharap hasil musyawarah ini dapat memberikan pedoman teknis yang jelas serta mendorong peningkatan profesionalitas ASN, sehingga pelayanan publik semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Langkah Kuat Menuju Reformasi Birokrasi NTB. MPPK dan Rakor Kepegawaian NTB 2025 menjadi langkah konkret dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas SDM aparatur di seluruh NTB. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang berdaya saing dan adaptif terhadap tantangan zaman.(*)
