Kota Bima, Salam Pena News ~ Aliansi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Nggusuwaru (UNSWA) menyuarakan desakan tegas agar Ketua Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengajaran (Y-PIP) selaku badan penyelenggara UNSWA segera diganti. Desakan ini muncul menyusul dugaan kuat pengelolaan keuangan yayasan yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Rabu (21/01/2026).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan dalam gerakan aksi di depan Gedung Rektorat UNSWA, aliansi menilai selama beberapa waktu terakhir pihak yayasan tidak pernah membuka laporan keuangan secara jelas kepada sivitas akademika. Kondisi tersebut memicu berbagai persoalan internal, termasuk keterlambatan pembayaran hak dosen dan tendik serta ketidakpastian dalam perencanaan anggaran institusi.
Koordinator Aliansi Dosen dan Tendik UNSWA Israfil, M.Si menyatakan bahwa transparansi keuangan merupakan prinsip dasar tata kelola perguruan tinggi yang sehat. Menurutnya, tertutupnya informasi keuangan yayasan telah mencederai rasa keadilan dan profesionalisme kerja di lingkungan kampus.
“Pengelolaan keuangan yang tidak transparan berdampak langsung pada kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan serta mengganggu proses akademik. Kami menilai Ketua Yayasan PIP gagal menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Aliansi juga menilai bahwa berbagai upaya dialog, rapat dan permintaan klarifikasi yang telah diajukan sebelumnya tidak memperoleh respons yang memadai dari pihak yayasan. Oleh karena itu, pergantian Ketua Yayasan PIP dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki tata kelola keuangan UNSWA.
Selain mendesak pergantian pimpinan yayasan, aliansi menuntut dilakukan audit keuangan secara independen dan terbuka, serta melibatkan perwakilan dosen dan tendik dalam proses pengawasan keuangan ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan PIP belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. Aliansi Dosen dan Tendik UNSWA menyatakan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
(EB)
