Terima Kunker DPD RI, Ini Harapan Wagub NTB

Mataram, Salam Pena News ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang rapat Tambora. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan harapannya agar NTB semakin dikenal luas hingga ke kancah internasional. Selasa (20/5/2025)

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami mengucapkan selamat datang di Bumi Gora, meskipun kunjungan ini berlangsung cukup padat,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda.

Bacaan Lainnya

Pada acara yang turut dihadiri para Asisten dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB, Umi Dinda menekankan pentingnya terus menggali potensi daerah dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor luar negeri, sebagai upaya mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia.

“NTB selalu terbuka untuk menerima kunjungan dari DPD RI. Kami berharap kehadiran anggota DPD RI dapat turut mengawal dan memperkuat potensi unggulan daerah kami,” tambahnya.

Mantan Bupati Bima dua periode itu juga menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan tersebut, terlebih dengan adanya perwakilan NTB di DPD RI, yang diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah.

“Dengan kehadiran perwakilan NTB, Mbak Mira Midadan, kami berharap beliau dapat terus menjadi penghubung aspirasi dan kebutuhan daerah. Tetaplah merindukan Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung potensi-potensi strategis yang dimiliki NTB, khususnya di sektor pariwisata dan lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikelola dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutur Farid Hasan.

Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi daerah, mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, serta memberikan masukan dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan daerah.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan memastikan kebijakan nasional tidak bertentangan dengan hak otonomi daerah serta mendukung pembangunan di wilayah-wilayah potensial seperti NTB,” tutupnya.

(Sumber: Kominfotik NTB)
(EB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *