Mataram, Salampena News – Komis IV DPRD NTB dialog atau hearing terbuka bersama Dinas Perhubungan (Dishub) NTB dan pihak Syahbandar terkait masalah antrian panjang yang terjadi di Pelabuhan Kahyangan – Pototano saat ini. Dalam penyampaian perwakilan Komisi IV Syamsul Fikri dan H. Suharto menilai salah satu penyebab utama terjadinya antrean adalah implementasi sistem Surat Perintah Berangkat (SPB) secara online yang dilakukan secara mendadak. Ia bahkan mengaku mengalami sendiri dampaknya.
“Saya sendiri sebagai rakyat menunggu kurang lebih 2 jam. Inilah yang harus kita cari solusi. Bagaimana dengan ambulance dan keadaan emergency lainnya,” ujar Syamsul Fikri, Rabu (27/8/2025).
Senada, Anggota Komisi IV lainnya, Suharto mengatakan bahwa SPB memang penting, namun penerapannya harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan sosialisasi yang maksimal.
“SPB memang diperlukan. Perlakuan secara instan ini yang memunculkan masalah. Ini yang memberatkan rakyat. Kita carikan cara dan teknis. Misalnya sosialisasi. Baru diterapkan secara bertahap,” ungkapnya.
Empat Kesimpulan Hearing Komisi IV DPRD NTB Dalam forum tersebut, Komisi IV DPRD NTB menghasilkan empat kesimpulan utama yang akan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mengurai permasalahan yang terjadi di pelabuhan penyeberangan itu.
Syamsul Fikri mengatakan pertama SPB adalah sistem penting dan wajib diterapkan dalam proses penyebrangan.
“Pertama SPB wajib adanya,” tegas Syamsul Fikri.
Ia melanjutkan meskipun SPB tetap ada, perjalanan kapal tidak boleh lagi mengalami keterlambatan.
“Yang kedua perjalanan akan normal seperti biasa. SPB ada. Tidak ada lagi perjalanan yang molor,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kelayakan armada kapal penyeberangan.
“Yang ketiga, penyebrangan kapal harus sesuai standar kelayakan,” jelasnya.
Terakhir, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada momen-momen besar, Komisi merekomendasikan adanya pembangunan dermaga tambahan.
“Yang keempat, direkomendasikan dimungkinkan dibuat dermaga tiga. Hari-hari besar termasuk tahun baru akan dimungkinkan dermaga tiga. Agar tidak ada penumpukan,” pungkasnya.
Dishub dan Syahbandar Siap Tindaklanjuti
Menanggapi hasil hearing, Kabid Pelayaran Dishub NTB, Surya Musaddik menyebutkan saat ini SPB masih dalam tahap sosialisasi dan penerapannya masih akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Ini kita kemarin masih tahap sosialisasi. Masih belum familiar kita terapkan. Insyaallah normal,” kata Surya.
“Semuanya sudah normal,” tambahnya optimis.
Terkait rencana pembangunan dermaga ketiga, Surya mengonfirmasi bahwa wacana tersebut memang sudah ada dan tengah dipertimbangkan.
“Ada pemikiran dan wacana dermaga tiga. Itu aja,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Syahbandar, La Ode Wilo juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelayanan pelabuhan dengan menambah personel operator, baik di pelabuhan maupun dari pihak ASDP.
“Pasti dua-duanya akan ditambahkan,” ujarnya. (*)
