Mataram, Salampena News – Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, mulai dipandang sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam sisa masa pemerintahan periode 2024–2029.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Barisan Masyarakat Madani NTB (Nusa Tenggara Barat), Muhamad Arif, S.H., M.H. Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman politik, kepemimpinan, dan rekam jejak kelembagaan yang cukup kuat untuk menjadi salah satu alternatif dalam menjaga stabilitas pemerintahan nasional.
Arif menilai, pengalaman Dasco di lingkungan legislatif maupun perjalanan panjangnya bersama Partai Gerindra menjadi modal penting untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan agenda pemerintahan.
“Saya melihat Bang Dasco merupakan figur yang memiliki pengalaman dan kapasitas mumpuni untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto apabila nantinya terdapat proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Pengalaman beliau di parlemen, kepartaian, serta kedekatannya dalam perjalanan politik bersama Prabowo menjadi modal penting untuk membantu keberlangsungan pemerintahan selama sisa masa jabatan,” ujar Arif.
Menurutnya, Dasco bukan sosok yang baru hadir dalam lingkaran politik Prabowo. Sejak awal berdirinya Partai Gerindra pada 2008, Dasco telah menjadi bagian dari jajaran yang ikut membangun fondasi organisasi dan memperkuat konsolidasi partai.
Bahkan, pada periode 2008–2014, Dasco dipercaya menduduki posisi Ketua DPP Gerindra yang menangani bidang organisasi dan keanggotaan. Posisi tersebut memiliki peran strategis dalam membangun struktur partai, memperluas jaringan organisasi, melakukan rekrutmen kader, serta memperkuat konsolidasi Gerindra di berbagai wilayah.
“Kalau kita melihat perjalanan politik Bang Dasco, beliau termasuk salah satu figur yang ikut meletakkan fondasi awal Partai Gerindra. Loyalitas dan pengabdiannya dalam membangun organisasi partai sudah teruji melalui perjalanan panjang, sejak 2008 hingga menjadi salah satu tokoh sentral dalam kepemimpinan Gerindra saat ini,” katanya.
Arif juga menyoroti pengalaman Dasco di DPR RI. Ia tercatat telah tiga periode menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029. Bahkan, sejak 2019, Dasco dipercaya menjadi salah satu pimpinan DPR RI dan kembali menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2024–2029.
Menurut Arif, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Dasco memahami dinamika politik nasional, proses legislasi, komunikasi antarlembaga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Selain pengalaman politik, Dasco juga memiliki latar belakang akademik di bidang hukum. Ia meraih gelar doktor ilmu hukum pada 2015 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada 2022. Dasco juga pernah dipercaya menjadi Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).
“Menurut saya, kombinasi pengalaman politik, pemahaman hukum, kepemimpinan organisasi, dan kapasitas akademik tersebut menjadi nilai tambah. Indonesia membutuhkan figur yang bukan hanya mampu menjalankan fungsi seremonial sebagai Wakil Presiden, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis Presiden dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” ungkapnya.
Lebih jauh, Arif berpandangan bahwa apabila wacana pengisian jabatan Wakil Presiden benar-benar memasuki proses konstitusional, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan figur yang mempunyai kemampuan menjaga stabilitas politik, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan program pembangunan nasional tetap berjalan.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Dasco merupakan pandangan dan aspirasi politik yang disampaikan Barisan Masyarakat Madani NTB, yang mungkin dapat didengar oleh Presiden maupun partai politik.
Menurut Arif, namun pada akhirnya pembicaraan mengenai figur pengganti Gibran Raka Buming Raka tersebut akan kembali pada pilihan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan dua nama berdasarkan aturan yang berlaku.
“Yang paling penting bagi kami adalah keberlangsungan pemerintahan dan kepentingan bangsa. Siapa pun figur yang nantinya dipilih harus mampu bekerja, memiliki integritas, memahami persoalan negara, serta membantu Presiden mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” tutup Arif.(*)








