Bima, Salam Pena News ~ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bima kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima. Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk keberpihakan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya petani jagung di Kabupaten Bima. Kamis (08/05/2025)
Aksi tersebut memuncak setelah para demonstran tidak mendapat tanggapan dari Ketua maupun Anggota DPRD, yang dianggap sebagai bentuk pengabaian dan ketidak pedulian terhadap penderitaan petani jagung. Aksi pun berlanjut dengan pendudukan ruang rapat paripurna dan penyegelan ruangan Ketua DPRD Kabupaten Bima, meski sempat dihalangi aparat kepolisian.
Dalam orasinya, para kader HMI MPO menyoroti anjloknya harga Jagung saat panen raya. Harga komoditas tersebut tidak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan semakin diperparah oleh tekanan dari tengkulak serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.
Tuntutan HMI MPO Cabang Kabupaten Bima:
1. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menstabilkan harga jagung di wilayah Kabupaten Bima.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Bima membongkar dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK.
3. Mendesak Pemerintah Daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan.
4. Meminta perhatian serius terhadap minimnya penerangan jalan.
5. Mendesak penyediaan akses jaringan internet di wilayah pelosok.
6. Menuntut dihentikannya kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat.
7. Mendesak Polres Bima untuk menutup tempat wisata Kalaki Beach yang diduga menjadi lokasi aktivitas ilegal.
8. Meminta Pemerintah Daerah menyediakan mobil sampah di setiap kecamatan.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Kabupaten Bima, Al Faruq, secara khusus menyoroti indikasi pelanggaran dalam seleksi PPPK. Ia mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap akar permasalahan tersebut secara serius dan transparan.
Selain itu, para demonstran menyayangkan absennya Ketua dan Anggota DPRD dalam menyikapi tuntutan yang mereka ajukan. Mereka menilai hal itu mencerminkan ketidakseriusan wakil rakyat dalam menangani persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Koordinator lapangan menyampaikan bahwa di tengah krisis harga pangan, pemerintah daerah justru sibuk melakukan rotasi dan mutasi pejabat. Padahal, menurutnya, hal yang lebih penting adalah menyelesaikan masalah rakyat secara langsung, seperti anjloknya harga jagung.
Harga jagung pipilan kering berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 adalah Rp 5.500 per kilogram. Namun harga ini hanya berlaku untuk pembelian oleh Bulog, yang menurut HMI, masih memiliki daya serap sangat rendah dan belum mampu menjangkau produksi jagung petani secara menyeluruh.
HMI juga menilai Bulog Cabang Bima tidak menjalankan perannya dengan baik, karena setiap tahun masalah serupa selalu berulang tanpa solusi yang berarti. Mereka mendorong agar Bulog segera membangun gudang di beberapa kecamatan guna meningkatkan daya serap hasil panen.
Dalam aksi ini, HMI MPO juga menyoroti kasus dugaan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan rakyat Bima. Mereka menilai aparat Polres Bima Kota terlalu represif dan arogan dalam menangani aksi-aksi demonstrasi, serta mendesak pendekatan dialogis sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan aspirasi.
Sebagai penutup, HMI MPO mendesak agar Sekretaris Dewan (Sekwan), Kesbangpol Kabupaten Bima, serta Humas DPRD segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut resmi atas aksi ini. Mereka menuntut jawaban konkret atas seluruh tuntutan yang telah disampaikan dalam demonstrasi tersebut.
(EB)
