Bima, Salam Pena News – Terkait adanya laporan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin, S.Sos, tentang dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 oleh Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) ke KPK RI. Pasangan Bupati dan wakil Bupati Bima IDP-Dahlan tetap tenang dalam menjalankan tugas kepemerintahan, seperti yang terlihat saat meresmikan Puskesmas Tambora pada Kamis,18/03/2021
IDP-Dahlan tidak merasa gentar atas laporan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati dua periode ini pada awak media.
“Saya bersama Wakil Bupati Bima, ingatkan, jangan sampai mempermalukan diri sendiri dengan laporan yang masuk ke KPK RI terkait dugaan penggunaan dana Covid, kami tidak merasa menyelewengkan dana yang dimaksud,” kata Bupati Bima yang biasa disapa Umi Dinda.
Disela peresmian Puskesmas Tambora Bupati Bima yang didampingi Wakil Bupati Bima menjabarkan, didalam anggaran awal tahun 2020, memang terprogram Rp. 50 M, namun dalam APBDP dipangkas menjadi Rp.19 M, tapi terealisasi hanya Rp.15.900 M.
“Nanti dicek di bagian keuangan yang sudah tertuang secara terperinci penggunaannya baik untuk RSUD, Puskesmas, dan Dinas sosial untuk program JPS,” terangnya.
Umi Dinda menjelaskan, ditengah kondisi pendemi covid-19 ini, mengajak anggota legislatif maupun masyarakat luas, mari betul-betul menumbuhkan keprihatinan yang tinggi terhadap daerah.
“Kami tidak pernah membatasi siapapun yang melakukan kritik terhadap yang kami kerjakan dan perbuat selama betugas. Tapi setiap keritikan harus didasari alat bukti dan data,” jelas bupati perempuan pertama di NTB.
Bupati Bima, Umi Dinda juga menyarankan kepada seluruh komponen masyarakat supaya sama-sama memberikan pembelajaran yang terbaik dalam mengkritisi pemerintah.
“Kita boleh mengkritisi tapi tidak boleh menghina,” pesanya.
Dia juga menyampaikan, Pemerintahan IDP-Dahlan tidak pernah membatasi siapapun untuk mengkritisi, termasuk pihak manapun yang melaporkan, itu adalah sebagai bentuk pengawasan kepada Pemerintah yang sedang bekerja.
“Kami sedang mengawali pekerjaan di periode kedua, sedang fokus bekerja melanjutkan menata program pembangunan periode pertama dalam periode kedua ini,” tuturnya.
Bupati yang juga merupakan ketua DPD II partai Golkar ini menyampaikan, bahwa apa yang dilaporkan ke KPK RI untuk diketawain, tapi dirinya mengajak masyarakat tanpa terkecuali anggota DPR atau siapapun, silakan kritisi, apalagi anggota DPR memiliki fungsi kontrol.
“Tapi ingat, harus didasari dengan data-data yang ril, jangan asal bicara yang nantinya akan mempermalukan diri sendiri,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah akan melapor balik oknum DPRD tersebut di pihak kepolisian ? Sambil melepas senyum manisnya Umi Dinda menjawab, kita tunggu saja, tetapi ada juga beberapa Tim yang sudah melaporkanya.
“Intinya sudah ada yang melapor balik, tunggu saja ya,” jawab umi dinda dengan senyum khasnya. (Elb)
