KADIS DPMPD DAN BPKAD DI NILAI PALING BERTANGGUNG JAWAB TETANG PENGHAPUSAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA
Di hapus nya tunjangan perangkat desa oleh bupati bupati lombok timur di nilai kurang tepat yang di lakukan saat ini dan harus di pertanggung jawabkan oleh DPMPD dan PPKAD, menurut ketua Gerakan Pemuda Lombok Timur Hendrawan Saputra dalam rilis pers nya,2/1/2019
“Kadis DPMDP dan BPKAD harus bertanggung jawab terhadap kebijakan ini,karena mau tidak mau dinas terkait terlibat dalam memberikan masukan dan informasi kepada bupati,jadi kita jangan salahkan bupati terus lihat juga para pembantu bupati yang memberikan masukan”
Menurut Hendra yang juga mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Lombok Timur ini menilai kebijakan tersebut akan menimbulkan polemik di kalangan perangkat desa, perangkat desa merupakan satu kesatuan dalam mendorong sukses nya program-program yang ada di desa sehingga kesejahteraan perangkat desa juga perlu di perhatikan, sehingga para perangkat desa tidak merasa terdiskriminasi oleh kebijakan tersebut,
” jangan kita nafikan peran dari perangkat desa dalam mendorong kesuksesan program maupun sistem administrasi di desa, kalau tidak ada para perangkat desa maka sistem adminstrasi tidak akan jalan, disamping itu kesejahteraan mereka pun harus di perhatikan, bukan kesejahteraan kepala desa saja yang harus di perhatikan. (Hd)
