Mataram, Salam Pena News – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Nusa Tenggara (Badko Nusra), Rizal Mukhlis mendesak agar DPRD NTB membatalkan rencana mereka untuk mobil dinas senilai Rp2,6 miliar untuk pimpinan DPRD NTB. Jika tetap memaksa, mereka mengancam akan memboikot kegiatan DPRD NTB yang berkantor di Jalan Udayana.
Rizal Mukhlis menyarankan agar DPRD NTB membantu penghematan anggaran dengan menggunakan kendaraan yang ada.
“Kami sarankan rencana pengadaan mobil dinas yang baru ditinjau kembali. Mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat NTB yang harus dipenuhi, apalagi NTB ini masih dalam masa pemulihan pasca gempa,” ujarnya, Jumat, 10 Januari 2020.
Melihat nomenklatur anggaran yang belakangan diketahui tidak masuk dalam Renstra Setwan DPRD, pengadaan mobdis ini menurutnya terkesan menghambur-hamburkan uang Negara.
Lanjut Rizal, anggota DPRD NTB menghabiskan anggaran Rp 3,5 Miliar untuk jalan-jalan keluar negeri. Mereka menganggap, kegiatan itu sama sekali tidak ada korelasinya bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
Mestinya, DPRD Prov. NTB dengan kondisi masyarakat NTB saat ini harus lebih memikirkan kesejateraan rakyat, “ini seolah-olah Anggota DPRD tidak punya hati dan hidup seolah bahagia di atas penderitaan rakyat.”
“Saya justru lebih sepakat kalau anggaran sebesar itu dialokasikan untuk bantuan dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat NTB. Juga untuk membayar Bansos dan Dana Hibah yang belum terbayar oleh BPKAD karena alasan defisit anggaran,” sorotnya.
Rizal memperingatkan kembali agar Pimpinan, anggota, khususnya Setwan DPRD NTB berpikir ulang soal kebijakan pengadaan mobdis itu. Jika penolakan itu tidak ditanggapi dengan baik, maka pihaknya akan memboikot kantor wakil rakyat tersebut.(Rj)
