Bima, Salam Pena News ~
(EB) Sebagai bentuk rekfleksi akhir tahun dari perjalanan penyelenggaraan pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Kabupaten dan Kota Bima, Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima menggelar Diskusi Pendidikan, Catatan Akhir Tahun 2022.
Kegiatan diskusi yang diselenggarakan pada Sabtu (31/12/2022) di SMKN 1 Palibelo tersebut dirangkai dengan kegiatan Pelantikan Pengurus DPD SGI Kab. Bima Periode 2022-2025.
Pada Diskusi Akhir Tahun hadir sebagai narasumber, Dr. Salahuddin, M.Pd (Ketua Dewan Pakar SGI Kab. Bima), Fahmi Hatib, M.Pd (Presidium FSGI) dan Eka Ilham, alibi M. Si (Ketua SGI Kab. Bima) dengan peserta berasal dari sejumlah tokoh pendidikan Bima.
Dalam sambutannya, Ketua SGI Kab. Bima, Eka Ilham, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa SGI harus jadi pelopor organisasi profesi guru baik pada peningkatan kapasitas profesional guru, lebih-lebih berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan guru.
Lebih lanjut, Ketua SGI Kab. Bima juga menyampaikan dihadapan pengurus dan guru-guru peserta diskusi, kedepannya SGI harus besar baik dari segi kualitas maupun kuantitas, keanggotaan SGI harus ada di setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima.
“SGI akan terus menjadi pelopor gerakan organisasi profesi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan guru dan tenaga kependidikan, baik dari segi kualitas guru, lebih-lebih perlindungan dan kesejahteraannya. Maka dari itu kita harus bekembang dan ada di 18 Kecamatan Kabupaten Bima,” ucapa Ketua SGI dalam sambutannya.
Dalam Diskusi Akhir Pendidikan Akhir Tahun 2022 tersebut membahas berbagai problem yang sedang dan akan dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan kedepannya.
Dr. Salahuddin, M.Pd menyampaiakan beberapa poin yang menjadi tantangan guru, antara lain :
1. Tenaga pendidik yang bertahan dengan zona nyaman sebagai pelaksana kurikulum, ketimbang sebagai pemilik kurikulum.
2. Pengembangan diri secara berkelanjutan yang mandek,
3. Kesediaan SDM dunia pendidikan yang berkualitas masih terbatas,
4. Penilaian dan Evaluasi,
5. Karakter generasi kekinian,
6. Spirit berkembang taraf pedagogik tenaga pendidik masih Low Competense.
Pada kesempatan yang sama, Fahmi Hatib, M.Pd, menyampaikan beberapa catatan akan penyelenggaraan Pendidikan di tahun 2022, antara lain :
1. Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 yang melewati batas pengerjaan pd akhir tahun, yang diduga tersandra oleh rekrutmen fasilitator dan Suplayer yg bermasalah. Sehingga perlu dipertanyakan kenapa molor dari jangka waktu yang ditentukan dan jika dilakukan perpanjangan waktu harus dijelaskan alasannya apa?
2. Tes UKG menjadi jalur untuk mendapatkan SK Gubernur, pengajuan NUPTK, lalu mengikuti Tes Guru Kontrak,
3. Jasa Jam Mengajarkan 40 ribu/jam bagi guru non ASN belum memenuhi standar sejahtera, sehingga diharapkan adanya kenaikan menjadi 50 ribu/jam, dan selain JJM agar ditambahkan pemberian gaji pokok minimal 500 rb/bulan (standar UMP)
4. Program Dikbud NTB banyak yang belum terselesaikan, seperti Pengangkatan Pengawas sekolah yg telah bersertifikat, dan Diklat Calon kepala sekolah harus segera dituntaskan,
5. Program Dikbud tidak singkron dengan RKAS dan selalu mengorbankan Dana Sekolah untuk pembiayaannya,
6. Pergub nomor 79 tahun 2022 tentang Presensi Online yang keluar tiba-tiba tanpa ada sosialisasi awal ke tenaga pendidik dan kependidikan.
Dari diskusi tersebut melahirkan berbagai rekomendasi dan masukan untuk penyelenggaraan pendidikan di NTB. Adapun rekomendasi tersebut antara lain :
1. Pemenuhan Sarpras pendidikan bagi sekolah yang lebih layak mendapatkannya,
2. Dikotomi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta harus dihilangkan,
3. Seleksi guru P3K tidak boleh merugikan guru-guru Sukarela yang telah lama mengabdi,
5. Penetapan formasi guru P3K harus sesuai kebutuhan dan laporan dapodik sekolah,
6. Perlindungan dan kesejahtetaan guru harus ditingkatkan,
7. Penarikan kembali guru P3K yang ditempatkan ke luar daerah untuk dikembalikan ke daerah asal,
10. Penempatan Formasi ASN/P3K agar diperbantukan di Sekolah-sekolah Swasta.
(EB)
