Sumbawa Barat, Salampena News- Dinamika perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menghangat. Direktur Laskar Akselerasi, Fahrun Khomeini, menyatakan dukungan terhadap aksi boikot yang berlangsung di Pelabuhan Poto Tano sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
Menurut Fahrun, aksi yang dilakukan masyarakat tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk protes, melainkan sebagai manifestasi dari akumulasi aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa terkait kesenjangan pembangunan, pelayanan publik, hingga optimalisasi potensi sumber daya alam yang selama ini dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Ia menegaskan bahwa dukungan yang diberikan Laskar Akselerasi berangkat dari keprihatinan terhadap lambannya penyelesaian berbagai persoalan strategis yang menjadi harapan masyarakat di Pulau Sumbawa. Dalam pandangannya, perjuangan pembentukan PPS merupakan salah satu alternatif solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di wilayah tersebut.
“Kami melihat ada kebuntuan komunikasi antara pihak penentu kebijakan dengan masyarakat. Dukungan ini adalah bentuk kesadaran dan keberpihakan kami dalam melihat dampak positif yang bisa dilahirkan dari pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Kami berharap pihak-pihak terkait segera duduk bersama dan memberikan solusi konkret,” tegas Fahrun.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat merupakan aspirasi mendasar yang menyangkut keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Di tengah minimnya representasi politik yang dirasakan sebagian masyarakat Pulau Sumbawa, gerakan tersebut dinilai menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi secara lebih kuat dan terorganisir.
Meski memberikan dukungan terhadap substansi tuntutan yang diperjuangkan, Fahrun mengingatkan seluruh pihak agar aksi yang dilakukan tetap berjalan dalam koridor hukum dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ia mengimbau para peserta aksi untuk tetap mengedepankan pendekatan damai dan menghindari tindakan anarkis yang berpotensi merusak fasilitas umum maupun mengganggu kepentingan masyarakat luas.
“Perjuangan harus tetap dilakukan secara bermartabat. Aspirasi masyarakat harus disampaikan dengan cara-cara yang santun, tertib, dan tidak merugikan kepentingan publik,” ujarnya.
Hingga saat ini, isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa masih menjadi salah satu agenda yang terus diperjuangkan berbagai elemen masyarakat. Dukungan dari sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa aspirasi tersebut masih memiliki gaung kuat di tengah masyarakat Pulau Sumbawa yang menginginkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayahnya.(*)
