Jakarta, Salampena News – Sejumlah Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Nasional Indonesia yang tergabung dalam pengurus PP Komite Nasional Indonesia, memberikan dukungan kepada Presiden RI Jenderal TNI Prabowo Subianto, dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Dukungan tersebut atas adanya dugaan Tindak Pidana Penyadapan Secara ilegal oleh mantan Kapolri LSP dan Jenderal Polisi aktif lainnya.
Hal itu dilakukan oleh aktivis Pemuda yang tergabung dalam pengurus PP Komite Nasional Indonesia saat melakukan konferensi pers, pada Rabu 04/11/2026 di Tebet, Jakarta Selatan.
Menurut Wakil Sekjen PP Komite Nasional Indonesia, Laode Risman, ini bentuk penghianatan dan tidak loyal kepada Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Ini menjadi sejarah buruk bagi institusi Polri, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum harus setia kepada kepala negara.
“Kami Perwakilan Aktivis Memberikan Apresiasi atas sikap tegas Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hukum sebagai Panglima dan semua warga negara Indonesia sama dimata hukum. Kapolri Suyudi Ario Seto sudah menunjukkan Satya Haprabu artinya setia kepada pimpinan dan negara,” ucap Laode Risman.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Relawan SaTuan Tugas Indonesia, Suhardin Yoris, S.H, mengatakan Kapolri harus berani dan tegas dan telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang selama ini di salahgunakan oleh oknum elite Jenderal Polisi.
“Pengungkapan adanya praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto adalah tindakan paling berani, paling jujur, dan paling konstitusional yang pernah dilakukan seorang Kapolri dalam sejarah reformasi,” ungkap Suhardin.
Selama ini, penyadapan selalu menjadi senjata gelap. Dipakai untuk mengintimidasi, untuk menekan lawan politik, untuk mengontrol kekuasaan dari balik layar. Ketika Kapolri Suyudi berani membuka ini langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau telah memutus rantai kejahatan operasi Jenderal polisi yang mencoba melawan pemerintah yang sah.
“Kapolri Suyudi membuktikan Polri di bawah kepemimpinannya tidak lagi menjadi alat kelompok tertentu. Loyalitasnya hanya kepada Presiden yang sah hasil Pemilu, kepada konstitusi, dan kepada rakyat. Bukan kepada jaringan lama yang ingin mengendalikan negara dari balik layar.
Sebagian orang menuduh pengungkapan ini membuat gaduh. Justru sebaliknya. Jika Kapolri diam, Presiden akan terus menjadi target dalam ketidaktahuan. Dengan membuka fakta ini, Kapolri memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mengambil langkah pengamanan, membersihkan lingkungan sekitarnya, dan memastikan tidak ada lagi negara dalam negara.
“Polri Kembali Kepada Marwahnya*
Di bawah Suyudi, Polri tidak lagi takut membongkar aibnya sendiri. Inilah Polri Presisi yang sesungguhnya. Berani mengoreksi, berani transparan, berani melindungi demokrasi meski harus berhadapan dengan kekuatan besar di dalam tubuh negara sendiri,” pungkas Suhardin, yang juga mantan aktivis PB HMI.
Sebagai informasi, yang hadir dalam acara deklarasi kebangsaan diantaranya, Ketua Umum PP Komite Nasional Indonesia, Laode Risman, Koordinator Relawan SaTuan Tugas Indonesia, Suhardin Yoris, S.H, Generasi Aktivis Muda Indonesia, Syahrul Ramadhan, dan sejumlah aktivis pemuda Indonesia lainnya hadir dilokasi.(*)
