Kota Bima, Salam Pena News ~ Universitas Nggusuwaru (UNSWA) menggelar kuliah tamu bertema “Optimalisasi Kapasitas DPD RI dalam Membangun Perekonomian Daerah”, dengan menghadirkan dua tokoh legislatif: Mirah Midadan Fahmid (Anggota DPD/MPR RI Provinsi NTB) dan Diah Citra Pravitasari (Ketua DPRD Kabupaten Bima). Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan solusi atas tantangan pembangunan ekonomi daerah, serta menggali peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan. Kamis (31/07/2025)
Bertempat di Auditorium Gedung E UNSWA, Kuliah Umum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kampus UNSWA, pemerintah Kabupaten Bima, dosen, pengurus BEM, HMPS, UKM dan ratusan mahasiswa.
Rektor Universitas Nggusuwaru, Dr. Tasrif, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa kuliah tamu ini merupakan langkah awal membangun jembatan kolaborasi antara kampus dan legislatif, demi mewujudkan pembangunan NTB yang lebih kontekstual dan berorientasi pada data serta kebutuhan riil masyarakat.
“Kampus tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga harus hadir sebagai solusi atas tantangan daerah—mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, UNSWA berharap lahirnya kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa untuk turut serta dalam transformasi daerah menuju NTB yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
“Ini bukan sekadar kuliah tamu, tapi titik awal dari gerakan perubahan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun NTB yang lebih tangguh dan sejahtera,” pungkasnya.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi dari DPD RI, Ketua DPRD Bima dan mahasiswa. Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, dan pemangku kepentingan lokal. Fokus utama perbincangan mencakup ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan, tingginya angka pengangguran, dan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, legislatif, serta sektor usaha.
Dalam paparannya, Mirah Midadan Fahmid menyoroti struktur ekonomi NTB yang masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita NTB tahun 2024 mencapai Rp. 32,28 juta, dengan pertumbuhan ekonomi yang justru mencatat angka negatif -1,5%. Kondisi ini menempatkan NTB sebagai salah satu provinsi dengan kinerja ekonomi terburuk secara nasional.
“Ketika sebuah daerah terlalu bergantung pada tambang, maka ia sangat rentan terhadap guncangan pasar global. Sudah saatnya kita beralih ke sektor ekonomi yang lebih stabil seperti pertanian, perikanan, dan UMKM,” tegas Mirah.
Ia menambahkan bahwa DPD RI memiliki mandat untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung inklusif, adaptif, dan adil, terutama melalui fungsi legislasi dan pengawasan kebijakan pusat terhadap daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Bima, khususnya di kalangan usia produktif. Menurutnya, isu ini membutuhkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha sangat penting dalam menyiapkan SDM yang kompeten dan menciptakan peluang kerja berbasis potensi lokal,” kata Diah.
Ia juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta literasi digital, terutama bagi generasi muda di wilayah pedesaan. Ia menilai peran kampus seperti UNSWA sangat strategis sebagai pusat inovasi dan penggerak perubahan sosial.
Baik Mirah maupun Diah sepakat bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Berdasarkan data BPS 2023, meski 61,18% pemuda NTB telah bekerja, namun angka partisipasi pendidikan masih di bawah rata-rata nasional.
“Mahasiswa didorong untuk aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, edukasi publik, pelatihan ekonomi kreatif, hingga advokasi kebijakan pembangunan. “Pemuda adalah kekuatan transformasi. Ketika diberikan ruang dan dukungan, mereka bisa menjadi penggerak utama pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Mirah.
Perwakilan mahasiswa juga menyampaikan agar pemerintah daerah dan anggota senat, baik kabupaten Bima maupun Provinsi NTB untuk dapat serius bekerja dan mengawal pembangunan daerah. Tidak sekedar membuka ruang diskusi, tapi kolaborasi yang lebih dalam pemberdayaan dan pemanfaatan SDM mahasiswa dan pemuda.
(EB)
