Bima, Salam Pena News – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (AMPUN) NTB melakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Kab. Bima, pada Selasa (28/06/2021).
Dalam aksi demonstrasi tersebut AMPUN NTB menyampaikan beberapa Tuntutan di antaranya:
1. Mendesak pihak DPRD Kab. Bima agar segera menghentikan penambangan eksplorasi liar material batu atau tanah galian C di Desa Risa kec.Woha dan Desa Panda kec. Palibelo.
2. Meminta DPRD Kab. Bima segera memangggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini dinas lingkungan hidup (DLH), sekaligus oknum pelaku penambangan liar material batu atau tanah di lokasi tersebut.
3. Menghimbau kepada pihak DPRD Kab. Bima untuk segera melakukan upaya pengawasan terhadap pembangunan proyek BWS dan irigasi Pela Parado.
Kordinator Aksi, Wahidin menjelaskan bahwa aksi tersebut merujuk pada UUD No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No 4 tahun 2009 yang di dalam nya mengatur Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB).
Atas kajian AMPUN NTB, proyek Irigasi Pela Parado yang dilaksanakan oleh BWS tersebut merupakan proyek siluman yang merugikam anggaran negara serta mengorbankan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Selanjutnya akvis lingkungan ini juga menjabarkan bahwa Kegiatan Galian C memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi galian.
“Keberadaan galian C tersebut sangat berdampak negatif ketimbang dampak positif, Saya meminta dengan tegas terhadap anggota DPRD dalam hal ini komisi III agar segera mungkin mengeluarkan surat rekomendasi untuk menindak lanjuti tuntutan tersebut,” tegas nya.
Anggota DPRD Ir. Suryadin ketua badan kehormatan komisi IV sekaligus ketua fraksi golkar langsung menanggapi tuntutan massa aksi tersebut.
“Saya akan menyampaikan tuntutan massa aksi dan segera mungkin berkoordinasi dengan anggota komisi III sebagai bidang nya,” tutupnya.(AG)
