Jakarta, Salampena News – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menilai kebijakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menunjukkan keberpihakan yang konsisten terhadap kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamrussamad, dalam pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Kamrussamad mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menghadirkan kebijakan afirmatif yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat,” ujar Kamrussamad.
Menurutnya, kehadiran negara diwujudkan melalui penebalan jaring pengaman sosial yang diarahkan secara lebih presisi kepada masyarakat ekonomi akar rumput. Kebijakan tersebut mencakup penguatan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pekerja sektor informal, hingga pelaku ekonomi digital, termasuk pengemudi ojek online.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memitigasi tekanan inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga dinilai mulai melakukan transformasi sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Integrasi data tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami mengapresiasi pemerintah untuk lebih fokus mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan sosial yang terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat,” kata Kamrussamad.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan juga harus memastikan manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara merata hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah kepulauan.
Menurut Kamrussamad, program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto harus mampu memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Dorongan kuat dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto hingga daerah 3T dan kepulauan melalui peningkatan akses serta kualitas penanganan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Fraksi Gerindra berpandangan bahwa keberpihakan anggaran terhadap masyarakat harus terus diperkuat melalui kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, RAPBN 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen pengelolaan fiskal negara, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi pada 14 Agustus 2026 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 resmi dimulai di DPR RI. Pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Dengan postur tersebut, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pembahasan RAPBN 2027 menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional pada tahun mendatang. Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat.”
Dalam kerangka ekonomi makro RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,0 persen. Sementara inflasi diupayakan tetap terkendali pada level 2,5 persen.
Di sisi kesejahteraan masyarakat, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan ke kisaran 6,0–6,5 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga ditargetkan turun menjadi 4,30–4,87 persen.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Delapan Prioritas Pembangunan Nasional
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengarahkan belanja negara pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan agenda tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan infrastruktur dan perumahan; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; percepatan penurunan kemiskinan; serta penguatan ketahanan bencana.
Program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Salah satu agenda yang masuk dalam prioritas tersebut adalah rencana renovasi besar-besaran terhadap 10.000 puskesmas.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan desa, serta pengembangan sektor industri melalui hilirisasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat dukungan anggaran dalam RAPBN 2027 sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat serta mendorong pemerataan pertumbuhan hingga ke tingkat daerah.
Pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPR RI bersama pemerintah untuk menguji asumsi ekonomi, memperdalam efektivitas alokasi anggaran, serta memastikan kualitas belanja negara benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan defisit yang dipatok 2,40 persen terhadap PDB, tantangan utama pemerintah bukan hanya menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
