Bima, Salam Pena News – Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Paruga II, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bima, memberikan penjelasan lebih rinci terkait keputusan merumahkan lima relawan yang sebelumnya menjadi sorotan. Kebijakan tersebut diklaim mengacu pada petunjuk teknis (juknis) terbaru Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengatur penyesuaian jumlah tenaga relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat (PM).
Penjelasan itu disampaikan langsung Kepala SPPG Paruga II, Bintang, saat menerima kunjungan awak media pada Senin (9/11/2026). Pertemuan di SPPG Paruga II tersebut turut dihadiri admin keuangan.
Bintang menjelaskan, SPPG Paruga II saat ini memiliki kuota sebanyak 2.575 penerima manfaat. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan tenaga relawan harus disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam juknis terbaru BGN.
Menurutnya, untuk kapasitas pelayanan sekitar 2.500 penerima manfaat, jumlah tenaga relawan maksimal yang diperbolehkan sebanyak 42 orang. Sementara sebelum dilakukan penyesuaian, jumlah relawan di SPPG Paruga II mencapai 77 orang.
Jumlah relawan memang harus disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat.
“Saat ini kuota PM kami sebanyak 2.575, sedangkan berdasarkan ketentuan juknis, untuk 2.500 PM jumlah relawan maksimal 42 orang,” jelas Bintang.
Tiga Opsi Penyesuaian, Pengelola Pilih Pemberhentian Sementara
Bintang mengungkapkan, dalam juknis terbaru BGN terdapat tiga opsi yang dapat diterapkan untuk menyesuaikan jumlah tenaga relawan, yakni pemberhentian sementara, penerapan sistem kerja shift, dan pemotongan gaji.
Setelah mempertimbangkan kondisi operasional serta melakukan pembahasan bersama pihak yayasan, mitra, dan relawan, pengelola akhirnya memilih opsi pemberhentian sementara terhadap lima orang relawan.
Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan diambil secara sepihak, melainkan melalui proses mediasi dan kesepakatan para pihak terkait.
“Dalam juknis ada tiga opsi, yaitu pemberhentian sementara, sistem shift, dan pemotongan gaji. Setelah melalui pertimbangan, mediasi, serta kesepakatan bersama yayasan, mitra, dan relawan, akhirnya dipilih opsi pemberhentian sementara,” ungkapnya.
Pihak pengelola, lanjut Bintang, berharap lima relawan yang sementara dirumahkan tersebut masih memiliki kesempatan untuk kembali bekerja apabila terjadi penambahan jumlah penerima manfaat atau terdapat perubahan ketentuan dalam juknis BGN.
“Kami berharap jika nantinya ada penambahan penerima manfaat atau perubahan juknis, teman-teman yang sementara dirumahkan ini bisa dipekerjakan kembali,” ujarnya.
Satu KK Satu Relawan Bukan Ketentuan Juknis selain persoalan pemberhentian lima relawan, Bintang juga mengklarifikasi informasi mengenai kebijakan satu Kartu Keluarga (KK) hanya boleh memiliki satu orang relawan yang bekerja di SPPG Paruga II.
Ia mengakui bahwa ketentuan tersebut tidak tercantum dalam juknis BGN. Kebijakan satu KK satu relawan merupakan keputusan internal pengelola dengan pertimbangan pemerataan kesempatan kerja.
“Memang tidak ada dalam juknis aturan satu KK satu relawan. Itu merupakan kebijakan internal kami, dengan pertimbangan pemerataan,” jelasnya.
Keterangan tersebut sekaligus memperjelas bahwa pembatasan relawan berdasarkan hubungan keluarga bukan merupakan ketentuan resmi BGN, melainkan kebijakan internal SPPG Paruga II.
Kepala SPPG Bantah Dugaan Kewenangan Chef Meluas
Sementara itu, terkait sorotan mengenai dugaan kepala chef berinisial C yang disebut mengambil alih pekerjaan di luar tugas utamanya, termasuk urusan belanja barang, pihak kepala dapur membantah informasi tersebut.
Kepala dapur menegaskan bahwa chef tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan dalam operasional SPPG.
Dengan demikian, pengelola membantah adanya pengambilalihan kewenangan salah satunya memeriksa kualitas bahan makanan sebagaimana informasi yang sebelumnya disampaikan sumber internal.
Transparansi Pengelolaan Tetap Menjadi Sorotan.
Klarifikasi pihak SPPG Paruga II memberikan gambaran mengenai alasan pengurangan relawan dan pertimbangan pengelola dalam menentukan opsi penyesuaian tenaga kerja.
Namun, penerapan kebijakan tersebut tetap perlu memperhatikan kejelasan mekanisme, kepastian status relawan yang dirumahkan, serta keterbukaan mengenai ketentuan juknis yang menjadi dasar keputusan.
Terlebih, terdapat tiga opsi penyesuaian yang disebut tersedia dalam juknis. Karena itu, alasan pemilihan opsi pemberhentian sementara dibandingkan sistem shift atau pemotongan gaji menjadi bagian penting dari transparansi pengelolaan.
Pada akhirnya, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat dan kelancaran distribusi makanan, tetapi juga dari tata kelola internal yang profesional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. (B/U)
