Mataram, Salampena News- Laskar Akselerasi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, untuk turun tangan mengusut secara serius dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB.
Lembaga tersebut secara khusus meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap H. Lalu Wirajaya, S.Sos., Wakil Ketua I DPRD NTB dari Partai Gerindra, guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan maupun peran dalam dugaan penggelembungan nilai dan ketimpangan alokasi anggaran Pokir yang menjadi sorotan publik.
Laskar Akselerasi menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada evaluasi administratif. Ketika muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan dan penganggaran, maka aparat penegak hukum harus berani membuka seluruh prosesnya secara terang.
“Yang harus diperiksa bukan hanya angka dalam dokumen APBD, tetapi juga bagaimana angka itu muncul, siapa yang mengusulkan, siapa yang membahas, siapa yang mengawal dan siapa yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut,” tegas Laskar Akselerasi NTB.
Dugaan Penggelembungan Pokir Harus Dibongkar
Menurut Laskar Akselerasi NTB, Pokir merupakan bagian dari proses penganggaran daerah yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, setiap dugaan penggelembungan atau ketidaksesuaian dalam penyusunannya harus mendapatkan perhatian serius.
Mereka meminta KPK tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam seluruh rantai perencanaan dan penganggaran.
Termasuk, kata mereka, perlu ditelusuri apakah terdapat perbedaan antara hasil reses dengan program yang kemudian masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kalau memang tidak ada persoalan, pemeriksaan justru akan menjadi ruang untuk memberikan klarifikasi. Tetapi kalau ada penyimpangan, jangan sampai berlindung di balik mekanisme administrasi,” ujarnya.
Bongkar Dugaan “Jual Beli” dan Pemborongan Pokir
Tak hanya soal dugaan penggelembungan anggaran, Laskar Akselerasi NTB juga meminta aparat penegak hukum mengusut informasi mengenai dugaan praktik “jual beli” maupun pemborongan paket Pokir.
Dugaan tersebut, menurut mereka, harus diuji melalui pemeriksaan dan penelusuran bukti, bukan dibiarkan menjadi isu liar di tengah masyarakat.
Aparat diminta menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengusulan, pengalokasian hingga pelaksanaan paket-paket Pokir.
Termasuk dugaan adanya paket yang tidak memiliki keterkaitan dengan hasil reses atau bahkan melintasi daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD yang bersangkutan.
“Kalau ada paket yang keluar dari mekanisme perencanaan, pertanyaannya sederhana: siapa yang memasukkan, siapa yang mengawal dan untuk kepentingan siapa?” tegas Laskar Akselerasi.
Jangan Sampai APBD Menjadi Ruang Gelap Elite
Laskar Akselerasi NTB menegaskan bahwa pengawasan terhadap Pokir bukan persoalan kepentingan politik, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang negara.
Mereka meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran bersedia membuka informasi dan memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta aparat memeriksa dan membuktikan. Kalau benar, tindak sesuai hukum. Kalau tidak benar, hentikan tuduhannya. Yang kami tolak adalah ketika dugaan serius justru dibiarkan tanpa pemeriksaan,” tegasnya.
Laskar Akselerasi NTB juga meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya memastikan tidak ada pihak yang kebal dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi politik atau jabatan strategis di lembaga legislatif.
“APBD adalah uang rakyat. Jangan sampai ruang perencanaan anggaran berubah menjadi ruang gelap bagi kepentingan elite. Semua harus terang dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Laskar Akselerasi NTB.
Siap Kawal hingga Tuntas
Laskar Akselerasi NTB menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional dan berdasarkan bukti.
Mereka juga menyatakan siap menyampaikan data dan informasi yang dimiliki kepada lembaga penegak hukum sebagai bahan untuk dilakukan verifikasi dan pendalaman.
Jika tidak ada langkah konkret, Laskar Akselerasi NTB menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap menggelar aksi publik dengan massa yang lebih besar.
“Kami akan kawal sampai terang. Bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tetapi untuk memastikan uang rakyat dikelola secara transparan dan tidak dimainkan oleh kepentingan segelintir orang,” tutup Laskar Akselerasi NTB.(*)
